Mendirikan usaha adalah langkah yang menarik dan penuh tantangan. Namun, untuk memastikan usaha Anda beroperasi secara sah dan terhindar dari masalah hukum di masa depan, penting untuk memenuhi semua syarat hukum yang diperlukan.
Dalam artikel ini, kami akan membahas beberapa syarat yang umumnya diperlukan dalam mengajukan legalitas usaha.
Menentukan Bentuk Usaha
Langkah pertama dalam mengajukan legalitas usaha adalah menentukan bentuk usaha yang akan didirikan.
Beberapa bentuk usaha umum meliputi perseorangan, kemitraan, perseroan terbatas (PT), dan koperasi.
Setiap bentuk usaha memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda untuk mendapatkan legalitasnya.
Anda perlu memahami karakteristik dan persyaratan masing-masing bentuk usaha tersebut sebelum mengambil keputusan.
Membuat Akta Pendirian
Untuk mendapatkan legalitas, usaha Anda perlu memiliki akta pendirian yang sesuai dengan bentuk usaha yang dipilih.
Akta pendirian adalah dokumen hukum yang menggambarkan struktur, tujuan, dan peraturan usaha Anda.
Biasanya, dokumen ini harus disusun dengan bantuan notaris atau pengacara yang berpengalaman dalam hukum bisnis.
Akta pendirian juga harus mencakup informasi tentang pemegang saham, manajemen perusahaan, dan modal yang ditempatkan.
Menyusun Persyaratan Administratif
Selain akta pendirian, Anda juga perlu menyusun persyaratan administratif lainnya. Ini meliputi:
a. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Setiap usaha yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki NPWP. NPWP digunakan untuk keperluan administrasi dan pelaporan pajak.
Untuk mendapatkan NPWP, Anda perlu mendaftarkan usaha Anda di kantor pajak setempat.
b. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
SIUP diperlukan jika usaha Anda bergerak di sektor perdagangan.
SIUP dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait dan biasanya melibatkan persyaratan seperti izin lokasi usaha, izin lingkungan, dan lain-lain.
c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
TDP merupakan bukti bahwa usaha Anda terdaftar secara resmi. TDP dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dalam proses pendaftaran TDP, Anda harus melengkapi dokumen seperti akta pendirian, KTP pemegang saham, dan surat keterangan domisili.
d. Izin Gangguan (jika diperlukan)
Beberapa jenis usaha, seperti restoran atau pabrik, memerlukan izin gangguan dari instansi pemerintah setempat.
Izin ini mengatur aspek-aspek seperti kesehatan, keselamatan, dan dampak lingkungan dari kegiatan usaha.
Mendaftarkan Karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan
Jika Anda memiliki karyawan, Anda juga harus mendaftarkan mereka ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial, seperti asuransi kesehatan dan jaminan pensiun.
Pendaftaran karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kesimpulan
Mengajukan legalitas usaha adalah langkah penting dalam menjalankan bisnis secara sah.
Dalam artikel ini, kami telah membahas beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam mengajukan legalitas usaha, seperti menentukan bentuk usaha, membuat akta pendirian, menyusun persyaratan administratif, dan mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk mempermudah Anda dalam melakukan pengajuan legalitas usaha, LegalSatu telah menyediakan layanan jasa legalitas usaha secara resmi yang sudah terbukti keabsahannya.
Anda juga dapat melakukan penelitian dan berkonsultasi dengan profesional hukum dari LegalSatu untuk memastikan bahwa Anda memenuhi semua persyaratan yang relevan sebelum memulai usaha Anda.
